Ini Dia Perbedaan Urus Nama Perusahaan, Dulu dan Sekarang...


kemenhumham

Tahap pertama yang perlu dilakukan calon pengusaha untuk mendirikan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas alias (PT) adalah melakukan pemesanan nama perusahaan.

Hal ini diperlukan untuk memastikan, nama perusahaan yang akan digunakan belum pernah digunakan perusahaan lain sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan adanya penyederhanaan dalam proses pengurusan nama perusahaan ini, seperti tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang baru saja dikeluarkan.

Sebelumnya, untuk mengurus nama perusahaan ada beberapa tahapan yang harus dijalankan. Pertama pesan nama perusahaan yang prosesnya memakan waktu 4 hari kerja dengan biaya Rp 200.000.

Setelah nama dipesan, nama yang disetujui kemudian butuh pengesahan di Kantor Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, yang memakan waktu 1 hari kerja dan harus membayar lagi Rp 1 juta.

Berkat penyederhanaan pada paket kebijakan Jokowi, proses pengurusan nama perusahaan lebih sederhana. Cukup mendaftar via online di www.ahu.go.id, membayar satu kali di bank sebesar Rp 200.000 dan pengesahan yang hanya butuh waktu 1 hari kerja.

"Pengajuannya semua melalui online. Ke kita (kantor pelayanan Ditjen Administrasi Hukum Umum/AHU) hanya pengesahan saja," ujar petugas pelayanan di Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, kepada detikFinance, pekan lalu.

Untuk diketahui, pengajuan nama atau pemesanan nama perusahaan hanya bisa dilakukan secara online dengan membuka situs resmi di www.ahu.go.id.

Pemohon dapat mengajukan tiga nama perusahaan untuk berjaga-jaga bila salah satu nama yang diusulkan telah dimiliki perusahaan lainnya. Pemohon akan langsung mendapat balasan yang menyatakan nama yang diusulkan belum pernah digunakan sebelumnya dan dapat digunakan oleh pemohon.

Berkas tersebut kemudian dicetak dan dilampirkan untuk melakukan proses pembayaran biaya administrasi di bank yang sudah ditunjuk. "Pembayarannya nanti dilakukan di Bank BNI terdekat. Bayarnya di teller ya, bukan via ATM (Anjungan Tunai Mandiri)," sambung dia.

Berkas bukti pembayaran disimpan dan dilampirkan saat mengajukan pengesahan nama. Adapun pengesahan nama dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Ditjen AHU.

Bagi yang berdomisili di Jakarta, proses pengesahan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Ditjen AHU, lantai 3 Kantor Kementerian Hukum dan HAM, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

"Jadi semua proses dilakukan online, pembayaran juga langsung ke bank. Jadi nggak ada transaksi dengan petugas di Loket AHU. Kalau di AHU ada yang minta pembayaran, bisa dicatat dan dilaporkan saja. Itu oknum," pungkas petugas tersebut.
(hns/wdl)

Tidak ada komentar