TEMUAN BPK! Ada Dana Kunjungan Kerja Fiktif di DPR senilai Rp945Miliar


[caption id="attachment_2894" align="aligncenter" width="670"]Rapat Paripurna bahas UU MD3. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman Rapat Paripurna bahas UU MD3. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman[/caption]

Sebuah surat dari Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto mengungkap adanya temuan dari audit BPK terkait laporan penggunaan dana kunjungan kerja para anggota DPR yang meragukan. Totalnya cukup fantastis Rp 945.465.000.000 potensi kerugian negara.

Nyaris Rp 1 triliun uang rakyat tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh para wakil mereka di Senayan. Sejumlah fraksi pun ramai-ramai membantah dan menegaskan anggota mereka mempertanggungjawabkan pemakaian dana kunjungan kerja.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno yang dikonfirmasi membenarkan ada surat tersebut. Menurut Hendrawan, sebelumnya BPK telah melakukan audit dan uji sampling.

"Ternyata ada laporan yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota dewan itu bisa dibuktikan atau tidak gitu loh," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/5).

Hendrawan menduga, kemungkinan besar ada foto-foto dan staf yang sama digunakan untuk memenuhi laporan keuangan. Hal ini yang bagi BPK akuntabilitasnya tidak memadai.

Meski begitu, Hendrawan memastikan tak ada anggota fraksinya yang melakukan manipulasi tersebut. Namun dia juga tidak membantah jika selama ini anggota dewan kebanyakan mempercayakan kegiatannya pada tenaga ahli.

"Jadi artinya, aktivitas anggota dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah secara keuangan," ungkapnya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya audit terhadap laporan keuangan Kunjungan Kerja (Kunker) DPR. Namun Harry tidak tahu persis berapa angka kerugian negara yang timbul dari hasil audit terhadap kunker fiktif.

"Itu bagian dari audit lembaga DPR, keuangan DPR juga kita audit. Tapi jumlahnya saya belum tahu," kata Harry saat dihubungi, Kamis (12/5).

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum. Selain itu, mendorong agar Fraksi menghukum anggotanya yang tidak melaporkan hasil kunker berupa laporan keuangan dan program.

Menurut Yenny, Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan. Maka dari itu harusnya alur pertanggungjawaban anggota dengan melaporkan kepada Sekjen DPR dan kemudian dilakukan audit.

"Anggota DPR tidak berkomitmen dalam laporan Kunker, sehingga menguatkan bahwa Kunker hanya plesiran semata. Ini pemborosan anggaran," kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).

Selain itu Yenny menilai ada kelemahan internal DPR dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu seharusnya Sekjen memaksa anggota, melalui Fraksi atau Komisi untuk melaporkan. Kelemahan ini juga tanggung jawab Sekjen DPR.

"Fraksi secara politik juga kurang berkomitmen mendorong akuntabilitas politik di DPR, seharusnya ini bentuk menjaga lembaga DPR yang kepercayaannya terus tergerus di mata masyarakat," tuturnya.

"Metode keuangan Kunker berupa lumsum juga harus dirubah karena ini menguntungkan anggota DPR dan model ini tidak akuntabel. Moratorium dan reformasi anggaran di DPR menjadi kebutuhan yang mendesak," pungkasnya.

Tidak ada komentar