Kisah Jaksa yang Ngotot Penjarakan Guru Pangkas Murid, Tapi Hakim Agung Malah...


[caption id="attachment_3207" align="alignleft" width="318"]Ilustrasi Ilustrasi[/caption]

Beberapa tahun belakangan ini, banyak guru yang dilaporkan murid. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kasus Aop Saopudin, seorang guru SD kelas III yang mencukur rambut muridnya yang terlalu panjang.

Orang tua siswa, Iwan Himawan yang tidak terima, mencukur balik Aop. Kasus ini lalu berlanjut ke pengadilan.

Guru SDN Penjalin Kidul V, Majalengka, Jawa Barat ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Rekan-rekan guru di sekolah tersebut tak tinggal diam dan melaporkan balik orang tua murid tersebut.

Yang menjadi perhatian, jaksa dalam kasus ini ngotot mempidanakan dan ingin penjarakan sang guru. Jaksa lalu mendakwa Aop dengan 3 pasal sekaligus yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak.
2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak.
3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Atas dakwaan ini, Pengadilan Negeri (PN) Majalengka menyatakan Aop telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap siswanya. Aop lalu diberikan hukuman percobaan dan dikuatkan di tingkat banding.

Namun jaksa masih tidak terima dan ngotot si Aop haruslah dipenjara. Jaksa mengutip hasil pemeriksaan psikolog dari Polda Jawa Barat yang menyatakan siswa tersebut mengalami trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya.

"Hal tersebut mempengaruhi aktivitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif," ujar jaksa dalam memori kasasi yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, jaksa juga menyalahkan majelis hakim yang tidak mengindahkan keterangan saksi ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr Noor Aziz Zaid.

Dalam keterangannya, Noor Aziz menyatakan perbuatan menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimana pun juga akibat diskriminasi, dilihat dari jiwa anak usia 8 tahun dan menimbulkan efek negatif secara psikologis anak.

"Majelis hakim juga mengabaikan fakta akibat dari perbuatan itu siswa tersebut merasa malu dan tertutup, baik terhadap orang tua maupun teman-teman sebayanya," kata jaksa.

Untung saja hati nurani Mahkamah Agung (MA) tidak terketuk dengan argumen jaksa. Malah, hakim agung Syarifuddin, hakim agung Desnayeti dan hakim agung Salman Luthan berkeyakinan lain dan membebaskan Aop. Sebab, MA menilai Aop sebagai guru memiliki fungsi pendidikan dan edukasi, salah satunya memberikan sanksi kepada siswanya.

Bagaimana dengan Iwan? Ia awalnya juga dihukum percobaan di tingkat pertama. Tapi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, majelis hakim mencoret hukuman percobaan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Iwan selama tiga bulan. Hukuman kepada Iwan lalu dikuatkan di tingkat kasasi.

Ini menjadi pelajaran buat orangtua murid, kalau tidak mau anaknya dihukum, jangan berbuat salah. Dan terimakasih untuk hakim agung yang menjatuhkan vonis berdasarkan hati nurani.
(asp/tor)

Tidak ada komentar