Ketua DPRD Buka Paksa Segel Diskotik, Kepingin Dugem Lagi ya Pak???


[caption id="attachment_3549" align="aligncenter" width="650"]Ketua DPRD Bogor Untung Maryono terlihat bersama PNS Kota Bogor merusak segel sebuah diskotik di Bogor. Ketua DPRD Bogor Untung Maryono terlihat bersama PNS Kota Bogor merusak segel sebuah diskotik di Bogor.[/caption]

Aksi pembukaan paksa segel diskotik oleh oknum berseragam Pemkot Bogor disaksikan Ketua DPRD, Untung Maryono terus menuai kecaman.

Terlebih, foto perusakan segel dengan gergaji sudah menyebar di berbagai media sosial.

Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso menambahkan, perusak segel termasuk Ketua DPRD Untung Maryono harus segera diproses hukum.

Menurut dia, polisi harus memeriksa pihak yang terlibat, termasuk Ketua DPRD lantaran kasus yang dilakukan merupakan delik umum yang tak membutuhkan laporan.

“Polisi bisa langsung memeriksa, dengan memanggil orang-orang yang ada dalam gambar,” kata Sugeng.

Menurut dia, seharusnya Badan Kehormatan Dewan (BKD) segera bertindak terkait sikap tersebut. “BKD kerja dong, itukan pelanggaran, masa didiamkan,” kata Sugeng.

Sementara Anggota komisi III DPR RI, Tubagus Sunmanjaya mengaku, sudah melihat foto yang menyebar tersebut.

“Saya sudah melihat foto yang beredar, tapi belum mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi,” katanya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group), Minggu (17/7).

Menurut dia, apabila tindakan tersebut bersifat etika maka harus pengadu yang mengajukan kepada pimpinan dewan. “Bila bukti cukup, bisa diproses melalui badan kehormatan dewan. Hukuman maksimal adalah pemberhentian,” tegasnya.

Selain itu, jika benar terjadi pelanggaran hukum oleh pejabat seperti itu, tidaklah bersifat delik aduan (klachtdelict).

“Bahkan bisa masuk kategori onrehctmatige overheiddaads atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat,” tuturnya.

Dia mendesak kepolisian negara Republik Indonesia atau kejaksaan sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 sudah bisa bergerak. Seperti pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan penyelidikan pendahuluan.

Pada kasus ini, kata dia, Pemerintah Kota Bogor dan penegak hukum sebaiknya segera melakukan langkah-langkah yuridis-konstitusional.

Tentunya, sebelum hal tersebut berdampak pada lingkungan bermasyarakat yang lebih luas. “Alangkah baiknya jika orang yang wajahnya tampak jelas dalam foto tersebut melakukan klarifikasi tentang kebenarannya,” tegas dia.
(rp2/rub/nas/JPG)

Tidak ada komentar