Anggaran Pendidikan Jadi Bancakan Eksekutif dan Legislatif


[caption id="attachment_4750" align="aligncenter" width="709"]-JADI TERSANGKA: Yudhy Tri Hartanto (kiri) dan Sigit Widodo keluar dari gedung KPK, Jakarta, kemarin. -JADI TERSANGKA: Yudhy Tri Hartanto (kiri) dan Sigit Widodo keluar dari gedung KPK, Jakarta, kemarin.[/caption]

Anggaran pendidikan di Kabupaten Kebumen menjadi bancakan eksekutif dan legislatif. Hal tersebut terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (15/10). Enam orang diamankan dalam operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, enam orang yang diamankan dalam operasi itu adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto (PDIP), Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sigit Widodo, anggota DPRD Dian Lestari, anggota DPRD Suhartono (PAN), Sekda Kebumen Adi Pandoyo, serta pengusaha Kebumen Salim.

"Dari enam orang yang diamankan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Basaria sepeprti dikuti dari JawaPos.com ketika konferensi pers di gedung KPK kemarin (16/10).

Dua orang yang menjadi tersangka adalah Yudhy Tri Hartanto dan Sigit Widodo. Sebagai penerima suap, keduanya dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, empat orang yang lain (Dian Lestari, Suhartono, Adi Pandoyo, dan Salim) masih berstatus saksi.

"Sementara empat orang itu masih saksi," ucap jenderal polisi bintang dua tersebut. KPK masih mendalami keterlibatan empat orang tersebut. Komisi antirasuah belum bisa memastikan apakah mereka akan menjadi tersangka.

Anggaran Untuk Pengadaan Buku, Alat peraga dan TIK


Penangkapan enam orang itu terkait dengan kasus dugaan suap proyek ijon di dinas pendidikan senilai Rp 4,8 miliar. Anggaran akan digunakan untuk pengadaan buku, alat peraga, dan teknologi informasi komunikasi (TIK).

Penangkapan dilakukan pada Sabtu lalu. Sekitar pukul 10.30 satgas KPK menangkap Yudhy Tri Hartanto di rumah pengusaha Salim. Salim merupakan pimpinan anak perusahaan atau cabang PT Osma Group di Kebumen. Dalam penangkapan, petugas mengamankan buku tabungan, bukti elektronik, dan uang Rp 70 juta.

Selanjutnya, satgas KPK menangkap Sigit Widodo di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen. Setelah itu, mereka menangkap tiga orang lainnya di tempat berbeda. Yakni, Dian Lestari, Suhartono, dan Adi Pandoyo. Masih ada satu orang lagi yang belum tertangkap. Yaitu Hartoyo, direktur utama PT Osma Group. Dia diduga sebagai pemberi suap untuk memuluskan proyek tersebut. "Salim hanya menjalankan perintah Hartoyo," ujarnya.

Sebelum penangkapan, pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kebumen sudah berkomunikasi dengan pengusaha di Jakarta yang tidak lain adalah pemilik PT Osma Group. Si pengusaha meminta proyek di dinas pendidikan dan menjanjikan fee bagi para pejabat.

Dalam pertemuan tersebut, ada kesepakatan komitmen fee 20 persen dari total anggaran Rp 4,8 miliar atau Rp 960 juta. "Setelah berunding, angka yang disepakati berubah," ujar Basaria. Mereka dijanjikan mendapat fee Rp 750 juta.

Modusnya Dilakukan Seluruh Pejabat di Indonesia


Menurut dia, awal Oktober anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBDP) disahkan. Di dalamnya tercantum anggaran pendidikan. Setelah anggaran disahkan, kesepakatan pemberian fee dimatangkan dan transaksi suap pun dilakukan. "Modus itu banyak dilakukan pejabat di daerah. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia," papar Basaria.

Dia menyatakan, yang diamankan petugas baru Rp 70 juta. Namun, sesuai kesepakatan, eksekutif dan legislatif akan mendapatkan uang Rp 750 juta. Jadi, pihaknya masih mendalami, apakah uang itu hanya tanda jadi. Sedangkan sisanya akan diberikan pada hari berikutnya atau sebelumnya mereka sudah menerima uang. "Kami belum tahu apakah sudah ada transaksi sebelumnya," tuturnya.

Terkait peran Sigit Widodo, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, Sigit merupakan PNS di dinas pariwisata dan kebudayaan. Tapi, dia menjadi perantara dalam suap di dinas pendidikan. "Fenomena seperti itu sering terjadi. Tidak kerja di instansi itu, tapi jadi perantara," papar dia. Menurut dia, Sigit merupakan orang kepercayaan Sekda Kebumen Adi Pandoyo. Jadi, dia sering mendapat kepercayaan. Pihaknya pun masih mendalami keterlibatan Sekda dalam kasus tersebut.

Apakah Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad ikut terlibat? Laode mengatakan, instansinya masih terus mendalami. Dia meminta semua kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap anggaran di daerah masing-masing.

"Jangan sampai kepala daerah tidak tahu dan tidak peduli," papar dia. Terutama anggaran pendidikan. Menurut dia, anggaran itu sangat penting karena berkaitan dengan layanan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Jika anggaran Rp 4,8 miliar tersebut sudah dipotong Rp 750 juta, kemudian pengusaha juga mengambil untung dari proyek itu, berapa sisa anggaran yang digunakan untuk pendidikan? (Jawa Pos)

Tidak ada komentar