Urus Surat Kematian, Warga Harus Bayar Rp 250 Ribu


urus-surat-kematian

Layanan birokrasi di Desa Balai Sebut, Jangkang, Sanggau, Kalbar, dikeluhkan warga setempat. Bagaimana tidak, urus surat kematian, warga harus membayar Rp 250 ribu.

Fransiskus Kicun, 46, warga Jangkang mempertanyakan mahalnya tarif pembuatan surat keterangan kematian di kantor Desa Balai Sebut.

Sebagaimana dialami adik iparnya saat mengurus surat keterangan kematian, dimintai uang Rp 250 ribu.

“Melihat biaya yang menurut saya mahal itu, saya meragukan. Apa dasar hukumnya? Kalau ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur, nomor berapa?,” tanya Kicun, seperti diberitakan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).

Dia meminta aparatur desa mengoreksi tarif surat keterangan kematian yang menurutnya mahal.

“Saya minta diubah. Tampaknya di setiap desa sama tarifnya. Saya rasa biaya ini memberatkan. Apalagi bagi keluarga yang sedang berduka,” kesal Kicun.

Seharusnya biaya pembuatan surat keterangan kematian itu dibebankan kepada negara. Bukan kepada masyarakat yang suka rela mengurus. Bagaimanapun juga negara punya kepentingan terhadap data itu.

“Kalaupun ada biaya, saya yakin tidaklah sebesar itu,” kata pria yang juga Anggota Komisi B DPRD Sanggau itu.

Kicun berencana akan menyampaikan apa yang dialami adik iparnya kepada Komisi A. Masalah ini masuk dalam tugas dan fungsi (tupoksi) Komisi A.

“Saya tidak berani mengatakan ini Pungli (pungutan liar) atau bukan. Tetapi kalau mereka tidak bisa menjelaskan dasar hukumnya, sudah pasti itu masuk kategori Pungli,” tegasnya.

Kepala Desa Balai Sebut, Mikael Riduan Mariadi membantah adanya Pungli yang dilakukan jajarannya.

Mikael, menegaskan, pembuatan surat-menyurat di kantor Desa Balai Sebut memang dikenakan biaya administrasi. Namun tidaklah Rp250 ribu. “Kita tidak ada Pungli dengan melakukan penarikan sebesar itu,” kilahnya.

Diakuinya, jika mengurus surat kematian tidak dikenakan biaya. Kecuali jika mengurus keluarnya asuransi atau santunan dari CU (Credit Union). “Dikenakan administrasi sebesar Rp 100 ribu,” ungkapnya.

Jika uang yang ditarik sebesar Rp100 ribu dari para pembuat surat kematian, sebagai sarat pencairan dana santunan tersebut. Dana itu digunakan untuk operasional kantor desa, seperti makan dan membeli gula dan kopi.

Jika ada biaya lainnya, seperti penarikan denda adminstrasi, sangat kecil sekali. Tidak ada yang mencapai ratusan ribu seperti yang diadukan masyarakat. (kir/sam/jpnn)

Tidak ada komentar