Guru yang Gajinya Kecil Bisa Beli Laptop, Anggota Dewan kok Cuma Bisa Nunggu Jatah Aja...?


[caption id="attachment_5094" align="aligncenter" width="578"]TRIADI WIBOWO/SUMUT POS--Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9) TRIADI WIBOWO/SUMUT POS--Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9)[/caption]

Memang aneh jika melihat kelakuan anggota dewan. Punya gaji besar tapi nggak bisa beli laptop. Malah nunggu fasilitas dari negara yang notabene pakai uang rakyat. Semiskin itukah?

Peristiwa tersebut tambah miris saat membandingkan kinerja dan penghasilan anggota dewan dengan guru.

Guru yang harus pontang panting mengajar, bergaji hanya Rp500ribu/bulan masih bisa membeli laptop sendiri demi mendukung kinerja.

Lha.. anggota dewan yang kerjanya ntah bagaimana, dengan penghasilan besar, kok nggak bisa beli laptop? Malah dengan setia nunggu fasilitass negara.

Ini kisah nyata di DPRD Medan. Usai mendapatkan fasilitas mobil dinas jenis Toyota Inova, kembali, anggota DPRD Medan akan memperoleh fasilitas tambahan berupa laptop/notebook.

Alida, Sekretaris DPRD Medan menjelaskan, pengadaan laptop/notebook untuk meningkatkan kinerja dari anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat.

4 Pimpinan Dewan Dapat Tablet seharga Rp17,5juta


"Iya. Itu untuk meningkatkan kinerja dewan. Itu, kan, kita rencanakan dalam tahun ini. Ada 32 laptop," katanya, Kamis (10/11).

Melalui sambungan telepon, Alida yang kemarin mengaku berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta ini pun berpendapat, pengadaan laptop/notebook juga akan ditambah pada bulan depan. Pasalnya, pengadaan 32 laptop/notebook yang dianggarkan dalam P- APBD 2016 itu tak cukup untuk seluruh anggota dewan.

"Ini 32 dulu kita anggarkan. Karena anggota dewan 50 orang, jadi tahun depan kita lengkapi semua," katanya.
Sambung Alida, selain laptop/notebook, DPRD Medan juga menganggarkan empat komputer portable (tablet) khusus pimpinan dewan dengan harga per unitnya Rp 17,5 juta.

"Pimpinan dewan kinerjanya lebih ribet lagi. Jadi kita upayakan prioritaskan ke pimpinan dewan dulu," ujarnya.

Mendengar kabar ini, Ketua Komisi C, Boydo Panjaitan merasa pengadaan laptop lambat. Padahal, usulan pengadaan tersebut sudah dianggarkan jauh-jauh hari.

"...sudah semestinya kami dapat laptop"


"Hari gini tak ada laptop, sudah semestinya kami dapat laptop. Kalau smartphone yang kami pakai ini, kan, milik pribadi," katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi D, Jumadi mengaku terbantu jika pengadaan perangkat elektronik tersebut benar terelasasi. Menurut politikus PKS ini, ketika kegiatan reses dirinya kesulitan jika harus kembali ke kantor hanya untuk mengantar laporan ke staf fraksi.

"Kalau ada laptop bisa langsung di situ mengerjakannya. Tak perlu lagi kembali ke fraksi," kata Jumadi di Gedung DPRD Medan.

Namun, Jumadi tak menampik laptop/notebook tersebut bisa tak bermanfaat. Maka ia menyebut penerimaan barang tergantung dari pribadi masing-masing anggota dewan.

"Kalau saya rasa lebih efektiflah. Tapi ini, kan, ke pribadi masing-masing," katanya. Ia juga mengaku pengadaan tablet bagi pimpinan dewan sudah pantas, agar ada pembeda antara pimpinan dan anggota.

"Biar ada perbedaan antara pimpinan dan anggota. Kalau mereka lebih diprioritaskan itu wajar," katanya.

Anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra, Waginto ketika dihubungi melalui selulernya tak memberikan komentar banyak.

Namun ia mendukung pengadaan fasilitas bagi anggota dewan. "Kalau itu saya dukung, sekarang tinggal dewan lebih memanfaatkan laptop agar tak sia-sia," ujarnya.

Kinerja Dewan Tak Sebanding dengan Fasilitas yang Didapat


Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar berpandangan, pengadaan perangkat elektronik untuk dewan dengan total anggaran mencapai Rp 1 miliar hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Padahal anggaran itu dapat dialokasikan ke hal lain lebih bermanfaat, semisal pembenahan infrastruktur kota.

"Ibarat siswa yang pergi sekolah, tentu telah dipersiapkannya alat kelengkapannya. Jadi tak mungkin ke sekolah tak membawa pulpen. Seperti itulah, dewan tak mungkin tak mempersiapkan dirinya," katanya.

Ia turut menyoroti kinerja dewan yang tak sebanding dengan fasilitas yang didapat.

"Kalau tablet saya merasa tak begitu penting. Sekarang lebih banyak sektor perlu anggaran. Saya rasa anggaran tersebut lebih baik ke infrastruktur," katanya.

Kepala Bagian Umum DPRD Medan Andi Harahap menyatakan, dengan pengadaan 43 komputer baru maka komputer-komputer lama dikembalikan ke Pemko Medan.

"Kita sudah kembalikan. Jadi komputer baru sudah masuk," katanya, belum lama ini. Pantauan Tribun, komputer baru telah digunakan di setiap ruang fraksi, komisi, dan sekretariat.

Sekadar informasi, selain menganggarkan pengadaan laptop/notebook dan tablet, Sekretariat DPRD juga menganggarkan pengadaan 43 komputer baru.

Terpisah, Kepala Bagian Aset Kota Medan Agus Suryono, mengatakan belum ada menerima komputer-komputer lama dari sekretariat dewan.

"Belum tahu aku. Belum ada serah terimanya sama aku. Nanti coba aku tanya dulu sama bagian pengadaan barang," katanya.

Menurut dia, setiap barang yang dikembalikan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus ada serah terimanya.
"Iya, seharusnya ada serah terimanya. Nanti coba kami koordinasi dulu sudah di mana barang itu," pungkasnya.(cr4)

Tidak ada komentar